Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Permohonan Informasi

 

"Tata Cara Memperoleh Informasi"

"Permohonan, Pencarian, Verifikasi dan Pemberitahuan Informasi"

PASAL 23

  1. Setiap orang  dapat  mengajukan permohonan memperoleh informasi yang  tidak  tersedia dalam situs Pengadilan dengan  cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
  2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda  terima atas suatu  permohonan informasi.

PASAL 24

Permohonan meminta  fotokopi putusan dan penetapan  Pengadilan  pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

PASAL 25

  1. Petugas infomasi dan dokurnentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya  dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
  2. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
    1. Ada atau tidak infomasi yang dimohonkan;
    2. Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;
    3. Penolakan permohonan  informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.
    4. Dalam hal permohonan  diterima,  keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) memuat pula biaya yang diperlukan.

PASAL 26

  • Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian  keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dalam hal informasi yang dimohon:
    1. ber-volume besar; atau
    2. tidak  secara tegas dinyatakan  sebagai  informasi  yang  terbuka  sehingga  petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.
  • Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja  untuk  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan 5 (lima) hari kerja untuk Mahkamah Agung.

A. Umum
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  1. Prosedur Biasa; dan
  2. Prosedur Khusus.

2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang secara tidak tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses public atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses public dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (missal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  5. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  6. Petugas informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  7. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur 

C. Prosedur Khusus

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus dilakukan sesuai dengan skema alur.